METRO, rawasnews-tv.com – Perubahan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Metro menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kebijakan pemutakhiran data tersebut turut memunculkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami perubahan status kepesertaan bantuan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, meminta masyarakat tidak panik. “Ia mengimbau, warga yang merasa status bantuan sosialnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya agar segera menyampaikan laporan kepada pemerintah untuk dilakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro, Rafieq menegaskan bahwa proses pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, perubahan status dalam data penerima bansos tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa warga tersebut kehilangan seluruh akses terhadap perlindungan sosial. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan tidak terabaikan.
“Masyarakat tidak perlu panik. Kalau ada data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan dilaporkan agar dapat dilakukan pengecekan dan verifikasi,” kata Wakil Wali Kota Metro kepada awak media, Senin (14/9/2026).
Perhatian semakin menguat setelah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro melaporkan sekitar 1.471 keluarga berstatus exclude yang dikaitkan dengan indikasi aktivitas judi online.
Angka tersebut tentu tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi setiap keluarga. Pemeriksaan secara individual tetap diperlukan guna memastikan apakah data tersebut benar, sesuai dengan kondisi penerima, serta apakah terdapat kemungkinan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam proses pemutakhiran.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu kami minta warga jangan panik. Data ini masih bisa diperiksa dan bila memang ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ada jalur untuk mengajukan perbaikan.
Besarnya jumlah data yang harus diperiksa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemeriksaan tidak cukup hanya mencocokkan nama penerima bantuan, tetapi juga perlu melihat data seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga. Ketelitian menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan keluarga yang seharusnya masih memperoleh bantuan.
Rafieq menjelaskan, setiap keluarga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Karena itu, pemerintah tidak ingin proses pemutakhiran data hanya berhenti pada perubahan status dalam sistem, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan. Warga yang merasa datanya tidak sesuai diminta aktif menyampaikan kondisi sebenarnya kepada petugas.
“Petugas kita harus memeriksa data dengan teliti. Jumlahnya cukup banyak, sehingga kami juga berharap masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai segera datang dan menyampaikan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Selain status exclude, perubahan desil dalam data terbaru turut menimbulkan keresahan. Sejumlah keluarga yang sebelumnya berada pada desil rendah tercatat mengalami perubahan ke desil lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena desil merupakan salah satu bagian dari data yang digunakan dalam penentuan sasaran program bantuan sosial.
Perubahan desil, menurut Wakil Wali Kota, tidak semestinya langsung dianggap sebagai keputusan akhir yang tidak dapat ditinjau kembali. Apabila kondisi ekonomi keluarga di lapangan tidak sesuai dengan data yang tercatat, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan dan meminta pemeriksaan lebih lanjut.
“Kalau desilnya berubah dan masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut, silakan laporkan. Jangan diam dan jangan panik karena data masih dapat diperiksa kembali,” jelasnya.
Pemerintah daerah membuka ruang pengaduan melalui pamong terdekat, kelurahan, maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Warga diminta menyampaikan persoalan secara lengkap serta membawa dokumen keluarga yang diperlukan agar petugas dapat menelusuri penyebab perubahan data secara lebih jelas.
“Silakan datang ke pamong, kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial. Sampaikan persoalannya dengan lengkap agar petugas dapat membantu mengecek apa yang menyebabkan data berubah,” terangnya.
Khusus keluarga yang masuk status exclude terkait indikasi judi online, pemerintah akan memeriksa data seluruh anggota keluarga dalam kartu keluarga. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada anggota keluarga yang terdaftar terkait judi online dan tidak ditemukan persoalan data pinjaman di bank maupun lembaga perkreditan yang menjadi bagian dari pemeriksaan, pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali data keluarga tersebut kepada Kementerian Sosial untuk perbaikan.
“Kalau setelah kita cek ternyata memang tidak ada satu pun anggota keluarga dalam KK yang terdaftar judi online dan tidak ada persoalan terkait data pinjaman di bank atau lembaga perkreditan, maka keluarga tersebut bisa kami ajukan kembali ke Kemensos untuk perbaikan data,” tandasnya.
Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa proses perbaikan data harus dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta jujur menyampaikan kondisi keluarga, sementara pemerintah berkewajiban memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan. Dengan demikian, pembaruan data tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga upaya menjaga keadilan agar bantuan sosial benar-benar diterima keluarga yang berhak dan membutuhkan. (Red)
